Orang Awam Pun Mampu Melihat, Alur dan Mekanisme Bansos Kemensos Rawan Korupsi

Sebenarnya peluang korupsi paket bansos sangat kasat mata. Orang awam pun tahu. Saya berpikir ini sistem yang memang dirancang banyak orang bisa korupsi. Semua bisa terlibat, dari tukang becak sampai menteri. Revolusi Mental Presiden Jokowi tak akan bisa membenahi ini. Kecuali Pak Jokowi mau mencuci otak mereka, kita cuci (brain wash), baru bisa. Karena selama sistem tidak diubah, mau pejabat yang jubahnya selebar sayap Superman, sorbannya setinggi tumpeng yang digotong, kalung salibnya semester tetap akan jadi koruptor. Dulu Mahfud MD pernah mengatakan jika malaikat masuk ke sistem Indonesia pun bisa jadi iblis.

Setahu saya dalam proyek bansos Sembako seharga Rp 300.000 ini adalah proyek antara Kemensos, Pemilik SPK, dan Funder (pemilik dana). Pemilik SPK menyiapkan paket bansos dan disetor ke Kemensos. Harga paket Bansos antara Rp 170.000 sampai Rp 220.000. Nah kalau mau ambil untung banyak, ya minyak yang dimasukkan jangan yang mahal, ganti mereknya atau CPnya lebih rendah. Sarden merek apa saja yang penting murah. Beras cari semurah-murahnya. Nanti Kemensos akan membayar Rp 270.000 - Rp 300.000. Jadi ada selisih yang menggiurkan nih. Nah di mana peluang korupsinya?

1. Memang tidak ada tender untuk paket bansos. Jangankan ditender, gak ditender saja cari funder sulit sekali. Umumnya mereka tidak berani karena bisa masuk jebakan Batman jadi koruptor. Jadi disini banyak berseliweran orang cari dana dan tawarkan SPK. Tapi tidak pernah terjadi transaksi. Khusus ini mungkin dimaklumi jika paket bansos tidak ditenderkan.

2. Peluang Korupsi: Anggapan masyarakat ada paket bansos yang dikurangi jumlahnya atas korupsi ini. Sebenarnya tidak ada. Karena yang dikorupsi bukan jumlah bantuannya, tapi selisih harga paket bansos dari vendor ke pemerintah yang memang cukup tinggi. Kemensos menghargai paket bansos yang dibeli dari vendor sampai Rp 300.000. Kalau dinilai dari harga ritel masuk per item. Saya pikir ini tidak salah. Nah maka ramailah dunia mediator, mencari sarden termurah, beras termurah, minyak termurah. Mengherankan memang minyak A yang biasa dijual Rp 15.000 per liter, bisa diisukan hanya Rp 10.000. Entah ada atau tidak, tapi mediator sibuk jual beli.

3. Peluang Korupsi: Konon untuk memasukkan merek tertentu ke Kemensos agar dipertimbangkan sebagai barang untuk bansos harus bayar. Nah.. ini juga duit.

4. Peluang Korupsi: Para funder yang berminat bayar di depan dulu. Misal untuk 100.000, 300.000, 500.000 atau 1.000.000 paket. Bayar lunas. Nah di depan para funder harus bayar dulu 10% (peraturannya begitu). Bahkan kalau gak bisa nawar bisa lebih dari 10%. Konon ada juga yang harus bayar di depan 17%. Untuk siapa? Teman saya pernah tanya 10% -17% itu untuk siapa? Pemilik SPK bilang, itu tak bisa diganggu gugat. Katanya itu untuk 8 kementerian dan aparat. Entah kementerian apa, gak jelas. Ada jatah 2% sampai 3% untuk mediator, katanya. Kalau paket bansos modal Rp 200.000 tadi di beli Rp 270.000 oleh Kemensos, tentunya profitnya besar banget (Rp 70.000). Tapi tunggu dulu. Itu kan keuntungan kotor, belum dihitung 10% untuk kementerian tadi, belum mediator dll.

5. Peluang Korupsi: Siapa pemilik SPK? Untuk mendapatkan SPK ini mestinya tidak orang sembarang. Karena orang yang minta SPK harus siapkan gudang dan modal awal. Tapi faktanya, yang saya lihat dan saksikan syarat itu bisa diabaikan. Bukan rahasia umum, SPK itu katanya dibagi-bagikan ke pejabat penting di luar kemensos. Lalu pejabat bisa menjualnya kepada funder. Benar atau tidak tapi ini fakta di lapangan. Jadi gak hanya di kementerian kemensos, mestinya banyak lagi nih kalau KPK mau ngubek ngubek.

Pertanyaan saya mengapa tidak pemerintah saja yang mengerjakannya dengan dana pemerintah, mengapa pakai funder segala. Oke mungkin pemerintah gak bisa mengeluarkan uang tanpa ada barangnya, karena itu pakai pemasok dan funder. Nah ini sistem yang membuka peluang korupsi itu. Jadi ini menjebak pak menteri dan banyak orang masuk di dalam sistem. Yang bukan setan akan jadi setan.

Mana ada yang gak ngiler lihat uang berseliweran di muka kita. Toh kalau mereka ambil Rp 10.000 atau Rp 20.000 tetap saja gak ngurangi hak penerima paket bansos. Mereka cuma mengambil sebagian keuntungan vendor atau supplier atau funder. Ini dianggap tidak korupsi karena tidak ada uang negara yang dikorup, yang ada minta bagian keuntungan dari para vendor. Karena tidak ada uang negara yang diambil, bisa jadi pengacara Juliari Batubara, menjadikan alasan ini untuk menolak pasal hukuman mati.