Wiranto, Sang Kondektur Bus Yang Kini Menjabat Menko Polhukam

Ada yang unik dari para Netizen pasca pengumuman Wiranto menjadi Menko Polhukam. Tak lama setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Rabu siang (27/7), muncul foto Wiranto menjadi kondektur bus. Dalam foto, penampilan Ketua Umum Partai Hanura itu tampak lusuh. Wiranto berpakaian ala kadarnya. Mengenakan kaos polo cokelat plus celana bahan hitam.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto mengakui bahwa foto kondektur yang beredar luas di dunia maya adalah dirinya. Foto tersebut, lanjut dia, adalah asli bukan hasil editan. Dia membenarkan bahwa sempat menjadi kondektur salah satu mini Bus. Hanya saja, itu dilakukan dalam rangka penyamaran. Foto tersebut diposting di akun Twitter miliknya pada 6 Maret 2014.

Saat itu melalui akun Twitternya Wiranto menulis "Hari ini saya akan menyamar menjadi seorang kondektur bus kota. Perjuangan hidup yang memberikan inspirasi saya," ujar Wiranto ketika memberikan keterangan pada fotonya," cuit dia melalui akun @Wiranto1947.

Wiranto Dan Pelanggaran HAM

Disinyalir pemilihan Wiranto masuk dalam Kabinet Kerja untuk mengakomodasi jatah Partai Hanura karena Yuddy Chrisnandi dicopot dari posisi MenPAN RB. Seperti dilansir dari laman Setkab, Wiranto disebut teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai hal dalam penugasan ketika periode yang sangat penting, terutama transisi dari orde baru ke orde reformasi. Pernah menjadi Menhankam/Pangab, dan mampu mengawal proses perubahan itu, dan juga pernah menjadi Menko Polhukam. Dengan kata lain, pengalaman menjadi alasan Jokowi memilih Wiranto.

Penunjukkan Wiranto menjadi Menko Polhukam mendapat respon negatif dari berbagai pihak terutama dari kalangan pegiat HAM. Para pegiat HAM mengangkat kasus dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste ketika masih menjadi bagian wilayah Indonesia.

Sementara organisasi HAM Kontras dalam pernyataan tertulis mengatakan Wiranto diketahui secara luas "termasuk di antara nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM, sebagaimana telah disebutkan dalam laporan Komnas HAM".

Kontras menyebut kasus-kasus tersebut di antaranya adalah Peristiwa 27 Juli, kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1997/1998. Tapi dalam berbagai kesempatan Wiranto selalu membantah telah melakukan pelanggaran hukum.

Kehadiran Wiranto dalam kabinet, hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM. Ini karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu.

Sumber Foto: Akun Twitter Wiranto @Wiranto1947